Menuju Internet ‘Sehat’ a la Indonesia

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan roadmap yang meliputi strategi dan kebijakan utama tentang akses broadband di Indonesia. Kebijakan tersebut diyakini bakal membuat iklim internet kembali sehat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menjelaskan, inisiatif kebijakan ini terbentuk demi menindaklanjuti pertemuan para menteri komunikasi dan informasi yang tergabung dalam APEC, di Bangkok, Thailand, akhir April 2008 lalu.

“Dalam pertemuan di Bangkok, isu akses broadband yang sehat dan aman mengemuka. Ini didorong oleh kenyataan terhadap ambisi untuk meningkatkan tiga kali lipat akses internet yang ditetapkan dalam pertemuan serupa di Brunei tahun 2000 telah berhasil dicapai,” ujarnya dalam pernyataan tertulis Depkominfo yang dikutip detikINET, Jumat (2/5/2008).

Karena itu, ia menambahkan, target untuk akses internet universal yang ditetapkan di Brunei–yang mestinya harus dicapai pada 2010– ditingkatkan menjadi akses broadband universal yang harus dicapai pada 2015.

Nuh yang hadir dalam pertemuan itu sebagai Ketua Delegasi Indonesia mengatakan, untuk itu pemerintah akan membuat roadmap (peta jalan) untuk mencapai target tersebut, meliputi strategi dan kebijakan utamanya. Diungkapkannya, dalam pertemuan itu, penggunaan internet yang sehat dan aman juga menjadi isu hangat.

“Lingkungan yang dapat memproteksi pengguna, terutama anak-anak, sekaligus aman bagi pengguna pribadi dan bisnis, menjadi salah satu kesimpulan utama dari deklarasi Bangkok yang dibacakan dalam penutupan acara itu,” katanya.

Multilateral

Berbagi pengalaman para anggota, Menkominfo menambahkan, disampaikan bergantian dalam acara tersebut. Deklarasi itu juga menyepakati kerjasama global, sehingga pemerintah, industri, kalangan bisnis dan konsumen harus melakukan upaya bersama yang bersifat multilateral.

“Indonesia, dalam kesempatan itu telah memaparkan upaya yang telah dilakukan, diantaranya pembentukan ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure), dan UU ITE yang baru disahkan menjadi UU No.11/2008,” katanya.

Nuh dalam pertemuan juga menjelaskan tentang UU ITE yang merupakan komitmen terhadap pelaku usaha dan pengguna internet secara keseluruhan.

“Indonesia mendukung penuh upaya-upaya multilateral dalam menanggulangi cybercrime. Dalam bidang pengembangan kapasitas ICT yang juga menjadi topik kesimpulan dari deklarasi Bangkok itu, usaha seperti penyediaan telepon dan akses internet ke desa-desa yang telah kita lakukan sejalan dengan isu tersebut,” katanya.

Dijelaskan, dalam pertemuan bertajuk “Digital Prosperity: Turning Challenges Into Achievement”, upaya bersama antara pemerintah dan swasta sangat dianjurkan untuk mempercepat upaya tersebut.

“Deklarasi itu juga mendorong tukar menukar informasi teknologi dan pelayanan inovatif serta kerja sama teknis. AS secara khusus menawarkan kerja sama teknis untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang ICT,” katanya setelah dilakukan pertemuan bilateral dengan David Gross, US Coordinator for International Telecommunication and Information Policy, di sela-sela acara tersebut.

Posting Musik di Blog, Di-download Orang, Bagaimana Hukumnya?

Jakarta – Sebagian konsumen ada yang beranggapan: bahwa men-download file musik MP3 adalah tindakan yang sah-sah saja dilakukan karena file itu tersedia di internet. Di lain sisi, ada yang menganggap hal itu merupakan pelanggaran yang wajib untuk ditindak karena merugikan pihak lain.

Bagaimana kalau ada yang memajang file MP3 di blog, lalu file tersebut di-download pengguna internet lainnya? Menurut Staf Ahli Bidang Hukum Depkominfo, Edmon Makarim, tindakan itu juga dianggap telah melanggar hukum. Ini berarti pelaku yang mem-posting file tersebut telah merugikan pihak lain.

Menurut Edmon, ada beberapa alasan sebuah karya elektronik diperbolehkan atau tidak untuk di-download antara lain lihat dari sisi penggunaannya untuk apa, lalu lihat juga apakah akan menimbulkan dampak ekonomis bagi pemiliknya.

“Kalau download untuk dikonsumsi sendiri gak masalah, tapi kalau men-download untuk kemudian diperbanyak dan disebarluaskan nanti bisa dituntut,” paparnya dalam diskusi “Pelanggaran Hak Cipta dan Penyebarluasan Musik MP3 melalui Internet” di Gedung AHU Departemen Hukum dan HAM, Jumat (25/4/2008).

Yang perlu digarisbawahi lagi, lanjut Edmon, jika pihak yang mendistribusikan file tersebut punya otorisasi tidak masalah. Misalnya seperti para operator telekomunikasi yang memberikan layanan ringback tone. “Mereka ‘kan bayar royalti ke pencipta lagu,” terangnya lagi.

Pakai Sistem Pengamanan

Direktur Teknologi Informasi Ditjen HKI, Freddy Haris, salah satu solusi untuk meminimalisir pembajakan musik adalah dengan menggunakan teknologi teknologi perlindungan hak cipta atau yang dikenal dengan Digital Rights Management (DRM).

Selain itu, setiap industri yang terkait juga harus aktif berperan meminimalisir pembajakan musik. Freddy mencontohkan, di Belanda, pengguna ponsel tidak akan bisa memutar file MP3 melalui ponselnya jika file tersebut bajakan. Contoh lainnya, Sony memasang teknologi DRM untuk mencegah pembajakan musik.

CD Ilegal

Tak dipungkiri tingkat peredaran CD musik bajakan akan makin tajam jika tak dikendalikan dengan baik. Menurut Budi selaku perwakilan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri), saat ini ada 400 juta keping CD ilegal yang beredar di pasaran. Hanya 9,6% dari 400 juta merupakan barang legal.

Ketika ditanya mengenai angka kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan musik di internet, Budi mengaku belum bisa memberikan angka pastinya.

sumber : detikinet